DIDUGA KOUPSI, BUPATI KONAWE DIPERIKSA POLISI

Bupati Konawe Diperiksa Tiga Jam

*Dalam Kasus SPPD Fiktif

KENDARI, KEPRES - Misteri siapa bupati yang menjadi incaran Polda Sultra dalam kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif, akhirnya terungkap, Rabu (24/11). Bupati yang dimaksud adalah Lukman Abunawas, Bupati Konawe.  Lukman tiba di Mapolda sekitar pukul 16.20 Wita dan langsung memasuki ruang Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Orang nomor satu di Kabupaten Konawe tersebut diperiksa penyidik kurang lebih tiga jam. Ia datang dengan mengendarai

mobil Suzuki Baleno bernomor polisi DD 821 VG didampingi Plt Sekretaris Kabupaten (Sekab) Konawe, Irawan Laliasa dan sopir pribadinya. Selain diambil keterangannya, tidak ada tindakan lain sesudah itu. Lukman langsung pulang setelah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sekitar pukul 19.30 Wita.

Sedianya, jadwal pemeriksaan Lukman diagendakan pagi hari pukul 08.00 Wita.

Teka-teki siapa bupati yang diperiksa mulai ketahuan sejak pagi menyusul

kehadiran Irawan Laliasa. Menurut penyidik, kedatangan

Irawan hendak bertemu Direktur Reskrim Polda guna mengonfirmasikan kedatangan Lukman Abunawas tidak dapat ditepati sesuai jadwal karena sedang berada dalam perjalanan dari Jakarta ke Kendari.

Melalui Kabid Humas Polda Sultra, AKBP Moch Fahrurrozi, diketahui Lukman akan tetap datang, namun baru berkesempatan pada sore hari. Karena itu, pemeriksaan baru terlaksana sore hari. Kondisi psikologis Lukman menghadapi pemeriksaan ternyata agak berbeda. Meski jabatannya bupati, Lukman, membuat sikap sempurna saat menghadap penyidik. "Siap, siap," katanya saat dipersilakan duduk.

Dir Reskrim, Kombes Pol Drs M Iswandi Hari SH MSi, menyempatkan diri

memonitor langsung jalannya pemeriksaan. Dia memastikan semua kebutuhan dalam rangka pemeriksaan sudah tersedia. Lukman dicecar sekitar 20 pertanyaan.

Penyidiki melakukan cross check sejumlah bukti surat dan dokumen untuk dikenali.

Pemeriksaan mengambil jeda pukul 18.30 Wita untuk membuat print out

BAP. Kesempatan itu dimanfaatkan untuk minum dan bergurau dengan Plt Sekab dan penyidik.

Setelah itu, Lukman mengecek hasil pemeriksaan. Setiap kata, setiap lembar,

diikutinya penuh perhatian. Ia terlihat mengoreksi beberapa bagian yang

selanjutnya hasil koreksi itu diperbaiki ketikannya untuk di-print out ulang.

Seluruh proses hingga Lukman menandatangani BAP berakhir pukul 19.30 Wita.

Dicegat usai pemeriksaan, Lukman mengatakan, kedatangannya untuk memenuhi

panggilan Polda. "Saya memberi kesaksian anak buah saya Raslan yang sudah

jadi tersangka," katanya. Raslan SSos adalah bendahara Satuan Kerja

(Bensatker) Setda Konawe, tersangka dalam kasus dugaan SPPD fiktif bupati pada 2007.

Lukman menegaskan, kedatangannya dalam rangka menjunjung tinggi hukum serta menghargai proses ini. Soal SPPD fiktif yang dituduhkan, Lukman berucap nanti pihak yang berkompeten dalam hal ini penyidik yang menilai. Ia sendiri mengaku tidak terlibat. "Tadi sudah terlihat bahwa ada pemalsuan tanda tangan," kelitnya.

Ceritanya, kata dia, sebagai bupati dirinya punya anggaran perjalanan dinas yang

disediakan. Untuk menggunakan dana itu, ada mekanisme yang harus dipatuhi.

Hanya, bawahannya (tidak disebut siapa) tidak melakukan mekanisme sesuai aturan. Itulah yang dibeberkan dalam keterangan Lukman kepada penyidik. IIS/MAH

Dir Reskrim: Tersangka dari Pinggir Dulu

KENDARI, KEPRES - Direktur Reskrim Polda Sultra, Kombes Pol Drs M Iswandi hari SH MSi, mengatakan, jumlah tersangka kasus dugaan penyalahgunaan dana rutin Bupati Konawe akan dilakukan ibarat lingkaran obat nyamuk bakar, mulai

dari pinggir.

Hal itu ditegaskan Iswandi menjawab pertanyaan seputar status Lukman Abunawas, Bupati Konawe. "Dari pinggir dulu. Sekarang saksi dulu. Saya tegaskan, untuk hari ini dia dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Raslan," kata Iswandi, Rabu (24/11).

Raslan sendiri ditetapkan sebagai tersangka sejak Desember 2009

berdasarkan LP/146/XII/2009 tindak pidana penyalahgunaan dana rutin Bupati

Konawe, biaya perjalanan dinas. Secara rinci, Kabid Humas Polda Sultra, AKBP

Moch Fahrurrozi, menerangkan, ada bukti pembayaran perjalanan dinas, tapi tidak

ada kegiatan perjalanan dinas dimaksud.

Kurang lebih 160 Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diduga fiktif sepanjang 2007. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diterima Polda mencatat, kerugian negara akibat

praktik itu mencapai Rp 1,3 miliar. Dalam penyidikannya, Polda telah

memeriksa sebanyak 16 orang saksi, di antaranya mantan Sekab Konawe, Mustari dan mantan Bendahara Umum Daerah (BUD) serta mantan Kepala Bagian Umum. IIS/MAH

Pernah Diterpa Kasus Korupsi, Divonis Bebas Pengadilan

BUKAN sekali ini Lukman Abunawas bersentuhan dengan hukum. Bupati Konawe dua periode ini sebelumnya pernah diterpa kasus dugaan korupsi dana pesangon anggota DPRD Konawe. Dalam kasus itu, Lukman divonis bebas pengadilan.

Kasus dugaan penyelewengan dana pesangon anggota dewan periode 1999-2004 dilaporkan saat periode pertama Lukman menjabat Bupati Konawe. Kasus ini mencuat serentak ke permukaan pada Mei 2004.

Akibat kasus itu, Lukman pernah dinonaktifkan sehingga roda pemerintahan

dijalankan wakilnya, Tony Herbiansyah. Kala itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sultra dijabat Antasari Azhar. Sejumlah anggota dewan saat itu akhirnya masuk bui. Lukman sendiri divonis tidak bersalah oleh pengadilan.

Kini, kasus SPPD fiktif juga mengemuka pada tahun pertama periode

keduanya. Sebagaimana diketahui, Pilkada Konawe 2009 kembali memenangkan

Lukman. Jika kasus pertamanya Lukman dikejar jaksa, kini kasus dugaan SPPD

fiktif ditangani Polda Sultra. IIS/MAH