Penempatan Ibukota Berpolemik, Bupati Butur Dituding Melanggar UU No 14

Mataharinews.com, Kulisusu - Sejak terbentuknya tanggal 27 Juli 2007 melalui Undang-undang No 14 tahun 2007 sampai saat ini penempatan Ibu Kota Kabupaten Buton Utara (Butur )Propinsi Sulawesi Tengara terus saja menjadi Polemik.

UU No 14 secara tegas menyatakan bahwa Ibu Kota Butur terletak di Buranga, namun oleh Pjs Bupati saat itu Kasim, SH malah berkantor dan memulai membangun infrastutur pemerintahan daerah di Kecamatan Kulisusu Ereke.

Sejak saat itulah polemik mengenai Ibu Kota berkembang.  Polemik semakin tajam dan panas ketika terpilih Bupati devinitif melalui pilkada tahun 2010. Bupati Butur terpilih Ridwan Zakaria justeru menunjukan keinginannya menjadikan Erekae sebagai Ibu Kota dengan membangun seluruh perkantoran di Ereke termasuk Kantor Bupati dan Gedung DPRD.

Sikap Ridwan tersebut sontak membuat marah sebagian masyarakat Butur. Mereka menganggap Bupati Ridwan Zakaria telah melakukan pelanggaran terhadap UU. Olehnya itu mereka terus mendesak Ridwan untuk berkantor dan membangun segala infrastruktur pemerintahan di Buranga sebagai  mana diatur dalam UU No. 14.

Puncak dari kemarahan masyarakat yang mendukung Buranga sebagai Ibu Kota sebagai mana diatur dalam UU No 14, adalah melakukan pembakaran terhadap kantor Bupati dan Gedung DPRD di Ereke pertengahan 2011 lalu.

Insiden pembakaran kantor Bupati dan gedung DPRD oleh massa rakyat tersebut tak membuat Ridwan Zakaria bergeming. Bahkan dia dan jajaran justeru melakukan perlawanan dengan melakukan Uji materiil terhadap UU No. 14 khususnya pasal 7 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara ke  Mahkama Konstitusi.

Gayunpun bersambut, MK kemudian menggelar sidang pertama pada tanggal 29 Januari 2012 terhadap gugatan Bupati Butur tersebut. Pada siding pertama itu MK mengeluarkan putusan sela yang amarnya mengembalikan berkas gugatan dan memerintahkan penggugat untuk memperbaik gugatannya karena dianggap belum lengkap.

Tenggang waktu yang diberikan oleh MK untuk memperbaiki gugatannya adalah empat belas hari. Apabila dalam tenggan waktu yang diberikan gugatan belum juga diperbaiki maka gugatan tersebut dinyatakan ditolak.

Ramadhan, salah seorang masyarakat Buton Utara menilai, yudisia revew terhadap UU No.14 yang dilakukan oleh Bupati merupakan penghianatan terhadap undang-undang dan aspirasi masyarakat Buton Utara.

Menurut Ramadhan, seharusnya Ridwan Zakaria begitu dilantik menjadi Bupati langsung berkantor di Buranga dan mengarahkan pembangunan perkantoran untuk pelayanan administrasi masyarakat juga di Buranga.

Tapi faktanya, Bupati justeru membangun perkantoran dan perumahan dinas pejabat di Ereke. Dengan demikian berarti Bupati sengaja memancing kemarahan rakyat. Jadi kalau nantinya terjadi kembali amukmassa, maka yang harus bertanggungjawab adalah Bupati.

Ramadhan juga mendesak aparat kepolisian dan kejaksaan untuk memeriksa Ridwan dalam pelanggaran UU dan dugaan penyalahguanaan jabatan karena memindahkan ibukota kabuaten dengan melabrak aturan. Ketua Komisi A DPRD Butur Muliadin Salenda, ketika dimintai komentarnya mengenai dibangunya semua infrastruktur pemerintahan di Ereke ( 7/3 ) mengatakan, sampai saat ini DPRD tetap menganggap Buranga sebagai Ibu Kota. Olehnya itu seharusnya Bupati seharusnya membangun semua infrastruktur pemerintahan untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat di arahkan ke Buranga sebagai Ibu Kota.

Namun kalau Bupati membangun fasilitas pemerintahan seperti perkantoran dan lain-lain di Ereke, itu menjadi domain dan kewenangan pemerintah. DPRD lanjut Muliadin, hanya sebatas melakuan pengawasan terhadap penggunaan anggarannya.

Hal yang sama dikatakan anggota komisi A lainya, La Ode Sarfan. Menurutnya DPRD Butur taat asas dengan tetap mengakui Buranga sebagai Ibu Kota. Arfan menjelaskan, dalam urusan penempatan Ibu Kota Butur sebenarnya yang memulai polemik ini adalah DPR-RI.

Pada waktu pengusulan pembentukan kabupaten Buon Utara melalui Surat Keputusan DPRD Muna No 07/DPRD-Muna/2006,calon Ibu Kota adalah Ereke. Namun setelah menjadi UU Ibu Kota malah Buranga.

“ Saya adalah salah seorang anggota DPRD Muna yang menandatangani SK 07 yang mengusulkan Ereka sebagai Ibu Kota ” tegas mantan anggota DPRD Muna 2004-2009, yang kemudian pindah ke Butur setelah kabupaten itu terbentuk.

Namun demikian lanjutnya, setelah UU menegaskan Buranga sebagai Ibukota, maka sebagai anggota DPRD Butur, dirinya tetap tunduk dan patuh terhadap UU tersebut dengan mengakui Buranga sebagai Ibu Kota Butur.

Asisten I Bidang Pemerintahan Kabupaten Buton Utara Zaitu Ampo,SE, ketika ditanyakan mengapa pembangunan perkantoran di tempatkan di Ereka bukan di Buranga sebagai Ibu Kota,mengatakan untuk urusan itu silakan tanya langsung ke Bupati. Sepengtahuannya yang memerintahan membangun perantoran di Ereke adalah Bupati “ Untuk urusan itu silaan tanyakan langsung pada Bupati, termasuk Bupati yang lama, karena beliau-beliaulah yang memerintahkan pembangunan perkantoran di Ereke “ ujarnya sambil terburu-buru menuju mobilnya karena hendak mengikuti rapat dengan DPRD.

Sementara itu Bupati Buton Utara, Ridwan Zakaria ketika hendak dikonfirmasi enggan menemui wartawan. Menurut Kabag Humas Pemkab Butur, Nadji, S.Sos ( 8/3), Bupati sedang sibuk karena baru pulang dari umroh. “ Untuk menjawab pertanyaan wartawan, bupati telah mendelegasikan pada saya” tegas Nadji.

Namun ketika ditanya mengenai apa yang menjadi alasan Pemkab Butur menempatkan perkantoran di ereke, bukan di Buranga sebagai Ibu Kota, Nadji menjawab tidak tahu. Demiian ketiaka ditanyakan hal yang lainnya seperti apa yang menjadi alas hukum gugatan Yudisial revew yang

diajukan Pemkab Butur ke MK Nadji Juga mengaku tidak tahu “ Karena Bupati mengarahkan saya untuk menjawab seadanya saja, ya saya jawab tidak tahu karena memang saya tidak tahu “ tutup Nadji. ( MA )