SAMBUNGAN.... VISI-MISI BUPATI MUNA

1.     Membangun infrastruktur sosial ekonomi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat kabupaten Muna   

a.      Pembangunan infrastruktur sosial ekonomi dasar berbasis desa menuju Otonomi Desa

·      Pembangunan infrastruktur desa yang diprioritaskan kepada wilayah pedesaan berdasarkan kebutuhan mendesak seperti jalan, air bersih dan listrik, serta fasilitas pelayanan publik lainnya yang menunjang optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya masyarakat desa, wilayah dan aparatur, pengembangan kantor-kantor balai desa sebagai pusat aksesibilitas teknologi dan informasi potensi dan hasil-hasil produktifitas masyarakat, dimulai tahun 2011.

·      Mengembangkan pengelolaan sumberdaya alam berbasis desa, memberikan porsi kepada desa untuk dapat mengelola sumberdaya alam di wilayahnya sekaligus melindungi sumberdaya alam di desa dari ancaman-ancaman luar termasuk ekspansi globalisasi yang merusak tatanan dan sumberdaya ekonomi di desa dengan tetap memperhatikan asas kemanfaatan dan kelestarian.

·      Mengembangkan kelembagaan ekonomi desa dengan visi berkelanjutan dan kerakyatan yang menunjang kelangsungan dan ketahanan ekonomi daerah.  Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa sebagai pilihan utama kelembagaan dan pilar ekonomi desa, memperkuat ekonomi desa melalui pengembangan usaha/industri kecil-menengah), pengembangan industri rakyat berbasis desa, mengembangkan pasar desa agar menjadi  transaksi jual-beli kebutuhan pokok rakyat di desa. Pemerintah daerah akan mendorong dan memfasilitasi pembentukan BUMDes atau Koperasi Desa bersama Pemdes dan masyarakat. Menciptakan desa-desa mandiri untuk percontohan dalam pengelolaan sumber daya alam/ekonomi milik desa.

·      Restrukturisasi dan revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah;

PD Soliwunto didorong agar menjadi penyangga bagi stabilitas harga produk-produk unggulan milik masyarakat pedesaan, menampung dan mempromosikan potensi daerah bernilai ekonomi dipasar lokal, regional, nasional dan internasional.

PDAM akan didorong menjadi lebih sehat, efektif dan efisein untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Muna, melakukan kerjasama dengan pemerintah desa untuk membangun instalasi air bersih di desa-desa terutama di desa-desa yang memiliki potensi sumber daya air memadai.

·      Meningkatkan pemerataan pembangunan dan pelayanan.

Gerakan pembangunan harus bebas dari bias kepentingan politik yang berdampak pada pelayanan publik yang tidak merata. Mencegah penumpukan proyek pembangunan pada satu wilayah tertentu, sehingga tidak akan ada lagi desa yang tidak pernah dapat bagian kue pembangunan yang dapat menghilangkan kecemburuan antar masyarakat, rasa enggan, apatis, bahkan kebencian pada pemerintah daerah.

Pembangunan tidak lagi dibebankan dikota tetapi menyebar ke desa-desa dan kecamatan sehingga akses pelayanan publik di desa/kecamatan akan jauh lebih cepat berkembang. Pada akhirnya pembangunan dapat mengatasi kemiskinan struktural, jumlah kemiskinan di desa semakin berkurang dan urbanisasi semakin kecil.

b.               Pembangunan dan penataan wilayah perkotaan

Penataan ulang pembangunan wilayah perkotaan berdasarkan RUTRK; yang berorientasi pada penyiapan kota administratif dan pengembangan pusat-pusat layanan jasa publik, penataan perkantoran yang efektif dan efisien dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup. Dimulai 2012

c.       Membangun masyarakat belajar dan terdidik

·         Kesempatan belajar seluas-luasnya kepada masyarakat Muna dengan cara

Subsidi langsung untuk bebas SPP bagi murid/siswa: Bupati akan menjadi lokomotif dan garda paling depan meningkatkan alokasi subsidi pendidikan untuk murid/siswa setiap tahunya agar masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama didalam memperoleh pendidikan. Diharapkan masyarakat akan berpartisipasi penuh dengan cara menyekolahkan anaknya karena sudah tidak dibebani kewajiban untuk membayar biaya pendidikan di tingkat SD, SLTP dan SMU/sederajat (negeri). Siswa yang berprestasi diberikan bonus beasiswa untuk melanjutkan pendidikan diperguruan tinggi

Beasiswa bagi siswa sekolah swasta : Untuk menciptakan rasa keadilan terhadap masyarakat di sektor pendidikan, selain membebaskan SPP bagi murid di sekolah negeri, juga akan memberikan beasiswa untuk SD, SLTP dan SMU/sederjat yang mengecap pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan swasta.

·         Program peningkatan kualitas guru;

Guru wajib melanjutkan pendidikan mulai D3, D4, S1, S2 dengan pola membangun kerjasama dengan pihak Perguruan tinggi, dan selanjutnya biaya pendidikan 50 % ditanggung pemerintah daerah.

Pemberian intensif bagi guru untuk setiap jam pelajaran sebesar Rp.5.000/guru, Tunjangan guru dan bonus tahunan sebesar antara Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000,-. Insentif khusus bagi guru yang bertugas di daerah terpencil.

·         Meningkatkan Sarana dan prasarana pendidikan;

Menggunakan pola Block Grant (bukan sistem tender) dalam membangun sarana/prasarana pendidikan untuk efisiensi, pengerjaan dilakukan secara swakelola oleh Komite Sekolah

Pola Regrouping sekolah untuk peningkatan kualitas sekolah dan efisiensi,

Membangun sekolah khusus yang berbasis potensi  keunggulan lokal

·         Pembangunan dan peningkatan kapasitas bagi pengangguran/pencari kerja

Akan dibangun pusat-pusat pendidikan (training centre) yang akan dipergunakan untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang telah mengecap pendidikan tetapi belum mendapatkan ruang pekerjaan.