SYARIFUDDIN UDU SOLUSI UNTUK MUNA 2020-2025

SYARIFUDDIN UDU SOLUSI UNTUK MUNA 2020-2025

26 April 2011

Ganjalan RUU BPJS di Internal Pemerintah


"Bahkan ketua panjanya dari Demokrat mereka menyatakan ada apa di internal pemerintah."
SELASA, 26 APRIL 2011, 13:50 WIB
Arfi Bambani Amri, Suryanta Bakti Susila
VIVAnews - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung berharap pemerintah segera menyelesaikan persoalan internalnya dalam membahas Rancangan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Menurut Pram, sembilan fraksi di DPR sudah kompak namun Pemerintahnya yang justru tidak kompak.

"Menurut saya betul-betul masalah ada di internal pemerintah," katanya di DPR, Selasa 26 April 2011.

Pram melihat, pemerintah sama sekali tak menunjukkan itikad baik untuk segera selesaikan persoalan. Ketika pembahasan dengan fraksi baik di panitia kerja maupun komisi sebenarnya tak ada satu fraksi yang berbeda. Semuanya berkeinginan, agar Sistem Jaminan Sosial Nasional diterapkan dan itu baik buat masyarakat tidak mampu agar ada jaminan saat persoalan sakit dan sebagainya dengan negara berkewajiban melakukan pembayaran dan jaminan.

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) juga disebut Pram tidak masalah. "Karena seluruh fraksi suaranya sama dan itu menurut saya betul-betul masalah ada di internal pemerintah."

"Saya melihat persoalan utama adalah masih ada tarik menarik di internal  pemerintah di antara badan-badan ataupun lembaga yang ada karena ini menyangkut dana yang ada," kata Pram menjelaskan. "Padahal semangat BPJS betul-betul untuk jadi jaminan bagi masyarakat tidak mampu ketika mereka berobat dapat persoalan dan negara berkewajiban menanggung sehingga ini sungguh disesalkan dan alasan terakhir karena koordinasi 8 menteri yang belum selesai sehingga terkatung-katung dan tidak selesai."

Pram berharap, pemerintah bisa segera mengatasi persoalan ini. Jangan sampai berlarut-larut karena sudah ada wacana di fraksi yang geram untuk melancarkan interpelasi.

"Bukan hanya Fraksi PDIP tapi fraksi lain pun anggapannya sama bahkan ketua panjanya dari Demokrat mereka menyatakan ada apa di internal pemerintah sendiri sehingga terlihat betul lobi-lobi di internal badan-badan pemerintahan karena ini menyangkut sejumlah uang besar yang nantinya akan diawasi oleh badan ini," kata Pram.
• VIVAnews

No comments:

Post a Comment

Kami mengundang anda untuk memberikan komentar terhadap artikel yang ada di blog ini termasuk kritikan dan saran dengan syarat tidak menyinggyng masalah suku,agama dan ras tertentu.
Konten dalam komentar bukan menjadi tanggungjawab admin
Salam

Baca juga :

Korte Verklering Antara Belanda dan Buton 8 April 1906

Berikut kami postkan Korte Verklering tanggal 8 April 1906 yang ditanda tangani oleh  Sultan Buton Muhammad Asyikin dan perwakilan Pem...